KALTIM HUB, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan kembali menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Rabu (2/7/2025), agenda strategis ini menjadi momentum penting memperluas ekosistem digital sekaligus memperkuat transparansi fiskal daerah.
Mengusung tema “Perluasan Ekosistem Digital melalui Elektronifikasi Transaksi Daerah”, forum ini dihadiri oleh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Bankaltimtara sebagai mitra strategis keuangan daerah, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan, keberadaan TP2DD menjadi instrumen vital untuk menjaga konsistensi agenda digitalisasi.
“Peran aktif TP2DD Kota Balikpapan sangat dibutuhkan untuk memperkuat inovasi digital, menjaga akuntabilitas keuangan, serta mendorong kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Pemkot Balikpapan telah meluncurkan beragam kanal pembayaran nontunai untuk pajak dan retribusi daerah melalui kerja sama dengan Bankaltimtara selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Langkah ini tidak hanya mempercepat realisasi penerimaan, tetapi juga memastikan aliran pendapatan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Transformasi juga menyentuh sisi belanja daerah. Pemkot menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online serta mengatur tata kelola kartu kredit pemerintah melalui Perwali Nomor 21 Tahun 2023. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat proses pencairan, memangkas birokrasi, dan memperkuat transparansi APBD.
“Tidak hanya teknologi yang diperkuat, tetapi juga edukasi kepada masyarakat agar kanal pembayaran digital benar-benar dimanfaatkan secara optimal,” tambah Bagus.
Secara nasional, kinerja TP2DD menunjukkan tren positif. Skor rata-rata pada ajang TP2DD Championship naik dari 43,3 menjadi 51,4 pada 2024. Balikpapan sendiri masuk deretan kota dengan kinerja TP2DD terbaik.
Capaian ini juga tercermin dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Balikpapan. Meski sempat mengalami fluktuasi karena penyesuaian indikator nasional, indeks tetap menunjukkan tren tinggi.
“Capaian ini membuktikan konsistensi Balikpapan dalam membangun tata kelola keuangan yang modern. Namun, pengembangan sistem digital memerlukan sinergi dari seluruh pihak,” ungkap Bagus.
Melalui HLM TP2DD ini, Pemkot Balikpapan menegaskan arah kebijakan digitalisasi tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif. Dengan elektronifikasi transaksi, tata kelola keuangan daerah diharapkan semakin terbuka, modern, dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat.(Kaltim Hub)