KALTIMHUB, Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menegaskan bahwa wawasan kebangsaan menjadi filter utama masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang kian deras dan simpang siur di era digital. Langkah ini dianggap krusial agar warga tidak hanya cerdas dalam mengakses informasi, tetapi juga mampu menyaring konten yang menyesatkan, tanpa kehilangan identitas sebagai warga negara Indonesia.
Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan, Sutadi, mengatakan masyarakat saat ini hidup dalam lingkungan informasi yang sangat dinamis dan sering membingungkan. Di media sosial maupun platform digital lainnya, setiap orang bisa menyampaikan pendapat, namun tidak semua informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Di era digital, semua orang bisa bicara, tapi tidak semua yang terdengar itu benar. Literasi digital saja tidak cukup. Kita harus membekali masyarakat dengan wawasan kebangsaan, agar mereka mampu memfilter informasi yang masuk dan tidak mudah terprovokasi,” ujar Sutadi, Selasa (29/07/2025).
Menurut Sutadi, literasi kebangsaan bukan sekadar pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai dasar negara, tetapi juga fondasi berpikir kritis. Dengan bekal ini, masyarakat dapat menilai mana informasi yang relevan, mana yang berpotensi menimbulkan konflik, serta mana yang murni hoaks atau manipulasi opini.
Kesbangpol juga menekankan pentingnya pelatihan deteksi dini di tingkat masyarakat, terutama dalam merespons potensi konflik sosial dan penyebaran berita bohong. Langkah ini tidak hanya mengandalkan pengawasan politik, tetapi juga strategi untuk memperkuat ketahanan ideologis warga.
“Langkah deteksi dini tidak bisa hanya mengandalkan firasat. Kami butuh data, observasi objektif, validasi informasi, dan pelaporan yang terstruktur. Semua itu harus berpijak pada ketenangan berpikir dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan,” jelas Sutadi.
Sutadi menambahkan bahwa tokoh masyarakat, perangkat RT/RW, dan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial. Keberagaman bangsa Indonesia adalah kekuatan utama, sehingga masyarakat perlu filter ideologis yang kuat agar isu SARA, ujaran kebencian, maupun propaganda negatif tidak mudah tersebar.
“Bangsa kita besar karena keberagamannya. Dengan pemahaman kebangsaan yang kokoh, masyarakat mampu menahan diri dari berita palsu dan provokasi. Ini sangat penting, terutama menghadapi dinamika politik dan sosial yang cepat,” katanya.
Wawasan Kebangsaan yang Aplikatif
Kesbangpol menekankan bahwa wawasan kebangsaan harus diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar teori. Masyarakat perlu mampu mengidentifikasi berita bohong, memverifikasi sumber informasi, dan memahami konteks sebelum menyebarkannya.
“Kami merencanakan pelatihan lanjutan terkait deteksi hoaks dan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Tujuannya agar masyarakat punya panduan praktis, bukan hanya teori. Dengan begitu, mereka bisa menjadi agen literasi yang membimbing lingkungan sekitarnya,” tambah Sutadi.
Kesbangpol optimis, upaya memperkuat literasi kebangsaan dan deteksi dini informasi akan menumbuhkan masyarakat yang cerdas, tangguh, dan tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila.
“Dengan masyarakat yang bijak dan sadar kebangsaan, kita tidak hanya melindungi generasi muda dari pengaruh negatif media sosial, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan dalam keberagaman,” pungkas Sutadi. (KHub)