KALTIM HUB, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) terus berinovasi dalam memperkuat kesadaran pajak masyarakat. Tidak hanya mengandalkan sistem digital dan pengawasan lapangan, lembaga ini kini menekankan pendekatan komunikasi dua arah dan edukatif dalam setiap programnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkot Balikpapan untuk memastikan kepatuhan pajak tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar kewajiban.
“Kami tidak ingin pajak dipandang sebagai beban. Pajak adalah gotong royong modern untuk membangun kota. Karena itu, kami selalu menekankan edukasi dan komunikasi yang terbuka kepada masyarakat,” ujar Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, Senin (29/7).
Salah satu bentuk nyata dari pendekatan ini adalah program “Pajak Dekat”, inisiatif yang membawa pelayanan dan informasi perpajakan langsung ke lingkungan warga. Tim BPPDRD berkeliling ke kelurahan, tempat ibadah, hingga sentra UMKM untuk memberikan pelayanan jemput bola sekaligus penyuluhan manfaat pajak daerah.
Di setiap kegiatan, masyarakat tidak hanya dilayani dalam pembayaran pajak, tetapi juga diajak berdiskusi dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pajak mereka digunakan untuk pembangunan.
“Kami ingin warga tahu bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk jalan yang lebih baik, drainase, sekolah, hingga fasilitas ibadah,” jelas Idham.
Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan antusiasme warga. Data internal BPPDRD mencatat, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan keliling naik hampir 20 persen dibanding tahun sebelumnya.
Selain turun langsung ke lapangan, BPPDRD juga memperkuat edukasi melalui kerja sama lintas sektor.
Program “Sekolah Pajak Daerah” kini rutin dilaksanakan di sekolah menengah dan perguruan tinggi, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta sejumlah kampus di Balikpapan.
“Kami ingin generasi muda memahami bahwa pajak bukan sekadar administrasi, tapi bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah,” kata Idham.
Tak hanya itu, BPPDRD juga menjalin kolaborasi dengan pelaku usaha dan komunitas bisnis dalam program “Pajak Peduli Usaha”, di mana pelaku UMKM mendapat pelatihan ringan terkait pelaporan pajak dan manfaat legalitas usaha.
Meski telah mengadopsi sistem digital seperti e-BPHTB, e-PBB, dan pembayaran daring melalui Bankaltimtara, BPPDRD menegaskan bahwa transformasi digital tetap harus diimbangi dengan interaksi langsung.
Menurut Idham, kemajuan teknologi hanyalah alat bantu. Kunci keberhasilan terletak pada pendekatan komunikasi personal antara petugas dan masyarakat.
“Teknologi memang mempermudah, tapi kepercayaan dibangun lewat interaksi. Karena itu, kami tetap hadir langsung di lapangan, berdialog dengan warga, dan menerima masukan secara terbuka,” ujarnya.
Untuk memperkuat komunikasi, BPPDRD juga mengaktifkan kanal layanan aduan online dan media sosial resmi. Melalui kanal ini, warga bisa menyampaikan keluh. (Kaltim Hub)