KALTIM HUB, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah, seiring dengan upaya menjaga stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi global. Komitmen ini mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltim yang digelar di Samarinda.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, perbankan, dan instansi teknis. Seluruh pihak sepakat mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, memperluas penggunaan QRIS di masyarakat, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian harga bahan pokok strategis.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham, mengatakan digitalisasi sistem keuangan daerah merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
“Kami terus mendorong masyarakat menggunakan kanal digital, terutama QRIS, untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Selain efisien dan transparan, sistem ini juga mampu menekan potensi kebocoran pendapatan daerah,” ujar Idham, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam transaksi belanja APBD juga menunjukkan peningkatan signifikan. Inovasi ini menjadi bagian dari strategi memperkuat branding Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang tengah digulirkan secara nasional oleh pemerintah pusat.
“Kami melihat tren positif dari masyarakat. Mereka mulai terbiasa dengan transaksi nontunai, terutama sejak diberlakukannya berbagai inovasi layanan digital oleh pemerintah kota,” tambah Idham.
Selain fokus pada digitalisasi, forum HLM juga membahas strategi konkret menjaga tingkat inflasi daerah. Sinergi antara TP2DD dan TPID dianggap menjadi kunci dalam mengantisipasi gejolak harga pangan maupun komoditas strategis.
Idham menilai, kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan pihak perbankan, menjadi elemen penting untuk memperkuat pengelolaan transaksi keuangan daerah sekaligus mendukung pengumpulan data yang lebih presisi.
“Pihak Pemprov Kaltim sudah menunjukkan komitmen nyata dalam mengintegrasikan digitalisasi dan stabilitas ekonomi. Kami pikir tinggal daerah saja membuat strategi menyesuaikan kondisinya. Ini juga bagian menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Melalui langkah sinergis ini, Kalimantan Timur menunjukkan arah pembangunan ekonomi yang semakin modern dan adaptif. Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi efisiensi fiskal dan stabilitas ekonomi daerah di masa depan. (Kaltim Hub)