KALTIMHUB, BALIKPAPAN – Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat kebangsaan dan demokrasi kembali diteguhkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik khusus bagi warga Kecamatan Balikpapan Tengah, pada Rabu (6/8/2025) di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip.
Acara ini dihadiri oleh 100 peserta yang merupakan perwakilan dari lembaga kemasyarakatan, tokoh RT, hingga kader-kader masyarakat. Tujuannya jelas: memperkuat partisipasi politik rakyat sebagai fondasi utama demokrasi yang sehat dan inklusif.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Sutadi, menegaskan pentingnya pendidikan politik berbasis warga. Menurutnya, stabilitas politik tidak bisa hanya digantungkan pada elit atau partai, melainkan juga kesadaran politik masyarakat akar rumput. “Demokrasi akan kuat jika masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk dalam pemilu dan kehidupan berbangsa sehari-hari,” ujar Sutadi.
Sekretaris Kecamatan Balikpapan Tengah, Netty Musriani, yang turut hadir memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Ia menyebut, tokoh-tokoh masyarakat memegang peran strategis sebagai penggerak partisipasi dan edukasi politik di tengah masyarakat. “Jika masyarakat kita tidak paham bagaimana sistem demokrasi bekerja, maka partisipasi akan jadi formalitas saja. Kita ingin demokrasi yang berkeadilan dan berdaya,” tegas Netty.
Di sela-sela sambutan, Netty juga mengingatkan seluruh RT dan warga untuk mengibarkan Bendera Merah Putih dalam rangka menyambut HUT RI ke-80. Hal itu, menurutnya, juga bagian dari pendidikan kebangsaan yang penting dikenalkan sejak dini. “Generasi muda perlu melihat dan merasakan semangat nasionalisme. Dari memasang bendera, kita ajarkan cinta tanah air yang sederhana namun bermakna,” ujarnya.
Sosialisasi kali ini mengangkat dua topik utama yang relevan pasca pelaksanaan Pemilukada yakni “Mengawal Demokrasi Pasca Pemilukada” oleh Ahmadi Aziz, Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan dan “Strategi Meningkatkan Kualitas Demokrasi” disampaikan oleh Ismail Ali Sakty, dari Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Balikpapan.
Kedua narasumber menekankan bahwa pemilu bukan akhir perjuangan demokrasi, melainkan awal dari tanggung jawab mengawal kebijakan dan pembangunan. Para peserta pun terlibat aktif dalam diskusi interaktif, menanyakan isu-isu seputar netralitas aparat, politik uang, hingga pengawasan pasca pemilihan.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah kota untuk membangun warga negara yang sadar hak dan peran politiknya. Tak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas, pendidik, dan agen perubahan di lingkungannya masing-masing. “Kalau bukan kita yang jaga demokrasi ini, siapa lagi?” ujar salah satu peserta dengan penuh semangat di akhir sesi diskusi. (KHub)