BALIKPAPAN — Upaya memperkuat kesadaran politik masyarakat terus digencarkan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kali ini, Kesbangpol menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik bagi warga Kecamatan Balikpapan Tengah, Rabu (6/8/2025), bertempat di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.
Kegiatan ini mengangkat semangat partisipasi masyarakat pasca-Pemilukada dengan tema “Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah.” Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Sutadi, menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti setelah proses pemilihan selesai. Justru, peran masyarakat semakin penting dalam mengawal kebijakan publik dan menjaga pemerintahan agar tetap transparan serta akuntabel.
“Demokrasi tidak selesai saat pemilihan berakhir. Setelah Pemilukada, masyarakat harus tetap aktif mengawal jalannya pemerintahan. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tapi juga pengawas dan penggerak demokrasi yang sehat,” ujar Sutadi.
Sesi pertama diisi oleh Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Aziz, yang membawakan materi bertema “Mengawal Demokrasi Pasca Pemilukada.” Ia menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan mencegah potensi pelanggaran pasca-pemilihan.
“Pilkada bukan akhir dari proses demokrasi, melainkan awal dari pengawasan publik terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin terpilih. Jika masyarakat lengah, ruang partisipasi bisa diambil alih oleh kepentingan yang tidak sehat,” tegas Ahmadi. Menurutnya, partisipasi warga tidak hanya melalui TPS, tapi juga lewat forum-forum diskusi, aspirasi kebijakan, serta pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat lokal.
Sementara itu, Ismail Ali Sakty dari Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) menyoroti pentingnya membangun budaya politik yang cerdas dan beretika. Dalam paparannya berjudul “Strategi Meningkatkan Kualitas Demokrasi,” Ismail menegaskan bahwa kualitas demokrasi bergantung pada kesadaran masyarakat sebagai pelaku utama dalam sistem politik. “Demokrasi yang kuat harus dibangun dari bawah — dari masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, berpikir kritis, dan peduli terhadap masa depan bangsanya. Pendidikan politik harus menjadi budaya, bukan sekadar kegiatan musiman,” ujarnya.
Sosialisasi ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai unsur masyarakat — mulai dari tokoh agama, RT, PKK, karang taruna, hingga organisasi kepemudaan. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan ide yang muncul selama sesi diskusi berlangsung.
Salah satu peserta, Yuliana, warga Kelurahan Gunung Sari Ulu, mengaku kegiatan ini membuka wawasannya tentang pentingnya peran masyarakat pasca-Pemilukada. “Biasanya kami hanya aktif saat menjelang pemilu, tapi setelah itu diam. Ternyata peran kita justru penting setelah pemilihan. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa sampai ke tingkat RT,” katanya.
Hal senada disampaikan Rahmat Hidayat, perwakilan pemuda Kelurahan Mekarsari. “Anak muda harus sadar bahwa politik itu bukan rebutan kekuasaan, tapi sarana memperjuangkan kebaikan bersama. Kami siap dilibatkan lebih banyak dalam kegiatan seperti ini,” ujarnya.
Kegiatan pendidikan politik ini merupakan bagian dari program rutin Kesbangpol Balikpapan untuk memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal. Sutadi berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang menularkan semangat partisipatif di lingkungan masing-masing.
“Kami ingin masyarakat menjadi bagian aktif dari proses demokrasi yang inklusif, bukan hanya saat memilih, tetapi juga dalam mengawal jalannya pemerintahan. Inilah wujud demokrasi yang matang dan berkelanjutan,” pungkas Sutadi.
Dengan kegiatan seperti ini, Pemerintah Kota Balikpapan optimistis dapat melahirkan masyarakat yang lebih kritis, beretika, dan berdaya politik, sekaligus menjaga harmoni dalam kehidupan berdemokrasi di kota minyak tersebut. (KHub)