KALTIMHUB, Balikpapan – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan memperluas jejaring perlindungan anak berbasis komunitas untuk memastikan kasus kekerasan dapat terdeteksi lebih cepat. Pemerintah menggandeng ketua RT, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, hingga kader Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai garda terdepan dalam sistem pelaporan di lingkungan warga.
Plt. Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose, mengatakan perluasan jejaring ini dilakukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat mengenali dan merespons potensi kekerasan terhadap anak. Menurutnya, kolaborasi berbasis komunitas menjadi kunci mempercepat intervensi sebelum dampak psikologis berkembang lebih jauh. “Kami membangun sistem yang membuat warga tidak ragu bertindak. Semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang kami mencegah dampak psikologis yang lebih berat pada anak,” ujarnya, Jumat (14/11).
Nursyamsiarni menjelaskan jejaring tersebut berperan sebagai penghubung antara warga dan layanan pemerintah. Ketika masyarakat menemukan dugaan kekerasan, laporan dapat disampaikan melalui kader PPA atau ketua RT yang bertindak sebagai pintu awal penanganan. Sistem ini diharapkan mampu menembus kasus-kasus yang selama ini tertutup di dalam rumah tangga. “Kami menempatkan kader PPA sebagai pintu pertama bagi warga. Mereka bertugas memberikan informasi awal, melakukan pendampingan, dan memastikan laporan diteruskan ke layanan resmi,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, DP3AKB mendorong seluruh unsur komunitas memahami indikator kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi. Pemerintah menilai sebagian besar kasus terlambat ditangani karena warga masih ragu menafsirkan situasi. Melalui jejaring ini, masyarakat akan dibekali pedoman yang jelas tentang cara bertindak. “Kami memberikan pelatihan agar warga dapat mengenali perubahan perilaku anak, luka mencurigakan, atau tanda tekanan emosional. Ketika pemahaman meningkat, respons masyarakat juga akan semakin cepat,” ujarnya.
Nursyamsiarni menambahkan bahwa komunikasi aktif di tingkat RT diharapkan membangun budaya peduli. Pemerintah mengajak tokoh masyarakat dan tenaga pendidik mengedukasi warga melalui pertemuan rutin dan forum lingkungan untuk memperkuat ekosistem sosial yang aman bagi anak.
“Pencegahan adalah pekerjaan bersama. Kami ingin setiap lingkungan memiliki orang-orang yang mampu bertindak cepat, tidak hanya menunggu pemerintah. Setiap warga harus berani peduli dan tidak pasif,” pungkasnya. (KHub)