KALTIMHUB, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempercepat perluasan program perlindungan anak ke lebih banyak sekolah. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh satuan pendidikan menerapkan budaya aman, inklusif, dan bebas kekerasan.
Plt. Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose, menegaskan bahwa program perlindungan anak tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi atau pelatihan semata. Ia menekankan pentingnya perubahan budaya sekolah yang berkelanjutan serta penguatan sistem internal agar pencegahan kekerasan benar-benar berjalan efektif.
“Pelatihan saya rasa sudah sering. Jangan sampai ini jadi kegiatan seremonial. Kami ingin sekolah konsisten mengembangkan budaya aman dari waktu ke waktu. Sekolah tidak boleh abai pada potensi risiko kekerasan sekecil apa pun,” ujarnya, Jumat (14/11).
Nursyamsiarni menyebut sekolah memiliki posisi strategis dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, DP3AKB melakukan percepatan program agar sekolah tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi lebih menekankan upaya pencegahan dan pembentukan karakter. Ia menilai seluruh unsur sekolah—guru, staf, hingga tenaga pendukung—harus memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama. “Kami mendorong setiap sekolah aktif membangun mekanisme perlindungan internal. Harus ada sistem pelaporan yang mudah, komunikasi responsif antara guru dan siswa, serta penegakan disiplin tanpa kekerasan,” jelasnya.
Untuk memastikan implementasi berjalan sesuai standar, DP3AKB menyiapkan tim pendamping yang akan turun langsung ke sekolah. Pendampingan mencakup evaluasi kebijakan, analisis risiko di lingkungan belajar, serta penyusunan dan penguatan SOP perlindungan anak. Program ini menggunakan pendekatan yang mengutamakan keamanan fisik maupun psikologis peserta didik. “Sekolah yang menerapkan budaya aman akan membuat anak lebih percaya diri untuk belajar dan berinteraksi. Lingkungan positif terbukti meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil belajar,” ujarnya.
Nursyamsiarni menambahkan, perluasan program perlindungan anak merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah. Dengan memastikan seluruh sekolah aman dan ramah anak, pemerintah berharap tercipta generasi yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang sehat, suportif, dan bebas kekerasan.
“Kami ingin setiap sekolah menjadi ruang belajar yang melindungi seluruh peserta didik. Kalau sekolah aman, pendidikan pasti berjalan lebih positif, produktif, dan menyenangkan,” katanya. (KHub)