KALTIMHUB, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memperkuat perlindungan masyarakat rentan dengan membentuk kader Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap Rukun Tetangga (RT). Program ini bertujuan memastikan warga memperoleh akses perlindungan yang cepat, dekat, dan responsif.
Plt. Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose, mengatakan kader berbasis komunitas menjadi garda terdepan dalam pencegahan kekerasan dan penanganan awal kasus. “Kami menargetkan setiap RT di Balikpapan memiliki minimal satu kader PPA yang aktif dan terlatih. Kader ini akan menjadi penghubung pertama saat warga membutuhkan bantuan,” ujarnya, Sabtu (15/11).
DP3AKB melatih kader untuk memahami mekanisme pelaporan, pendampingan awal, serta komunikasi sensitif terhadap korban. Materi perlindungan digital juga diberikan, seiring meningkatnya kasus kekerasan berbasis siber yang menimpa perempuan dan anak. “Kehadiran kader PPA memastikan warga tidak bingung ketika menghadapi kasus kekerasan. Mereka akan tahu harus melapor ke siapa dan bagaimana penanganannya,” tambah Nursyamsiarni.
Selain itu, DP3AKB menggandeng ketua RT, PKK, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan untuk mendukung program ini. Sistem monitoring juga disiapkan agar kader aktif menjalankan peran mereka. “Kami ingin kader tidak hanya terbentuk secara administratif tetapi benar-benar bergerak menangani isu sosial di wilayahnya. Kehadiran kader di setiap RT diharapkan menjadi tindak pencegahan sekaligus menjawab meningkatnya laporan kekerasan di Balikpapan,” jelasnya.
DP3AKB juga melakukan evaluasi rutin dan pembekalan lanjutan untuk meningkatkan kapasitas kader. Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. “Kader harus aktif. Upaya ini adalah bagian dari komitmen kami mewujudkan perlindungan yang efektif di tingkat komunitas,” pungkas Nursyamsiarni. (KHub)