Balikpapan – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan menggelar sosialisasi anti korupsi tahun 2025 untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan kerja pemerintahan. Kegiatan diikuti seluruh pegawai DP3AKB serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Acara ini menghadirkan Retno Indrawati sebagai narasumber utama yang membawakan materi mengenai pencegahan korupsi berbasis keluarga, pembangunan sikap antikorupsi, dan penerapan nilai akuntabilitas dalam pekerjaan sehari-hari. Peserta mengikuti sesi interaktif yang relevan dengan aktivitas kerja aparatur pemerintah.
Plt. Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose, mengatakan sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk menanamkan integritas pegawai. “Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Nursyamsiarni menekankan pendidikan keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter antikorupsi. “Budaya antikorupsi harus lahir dari kesadaran individu. Anak-anak belajar dari contoh orang tua, dan pegawai membawa nilai itu ke tempat kerja,” tambahnya.
Menurut Nursyamsiarni, DP3AKB berkomitmen menanamkan nilai transparansi, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam seluruh proses pelayanan publik. Program sosialisasi ini juga menjadi bukti bahwa DP3AKB tidak hanya fokus pada perlindungan perempuan dan anak, tetapi juga pada penguatan integritas aparatur sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas. “Kami ingin membangun lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan profesional,” pungkasnya. (KHub)