KALTIMHUB, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengikuti Pembinaan dan Rapat Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti pengurus LPM dari seluruh kecamatan dan kelurahan di Balikpapan, sebagai upaya memperkuat peran LPM dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
Plt. Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose, mengatakan pembinaan ini strategis untuk memastikan LPM tetap berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan program pembangunan di tingkat kelurahan. “Kami menjalankan pembinaan ini untuk memperkuat kapasitas LPM sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat. Kami membutuhkan LPM yang aktif, responsif, dan siap bergerak bersama pemerintah demi kemajuan kota,” ujarnya.
Nursyamsiarni menjelaskan LPM memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Fokus Rakor 2025 meliputi sinkronisasi program, peningkatan koordinasi, dan penyusunan strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. “Peran LPM bukan hanya melaporkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan,” tambahnya.
DP3AKB mengajak LPM untuk mengembangkan program pemberdayaan yang mendukung ketahanan keluarga, perlindungan anak, serta peningkatan kualitas lingkungan di tingkat kelurahan. Nursyamsiarni menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan, forum diskusi, dan pendampingan rutin agar LPM mampu mengawal seluruh kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi erat dengan LPM diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (KHub)