KALTIM HUB, BALIKPAPAN — Tahun 2026 akan menjadi babak baru bagi Kota Balikpapan dalam membangun daerahnya. Di tengah menurunnya kemampuan keuangan pusat dan berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipastikan menjadi tulang punggung pembangunan kota.
Pemkot Balikpapan kini menyusun strategi fiskal yang menitikberatkan pada penguatan PAD sebagai fondasi utama pembiayaan layanan publik.
Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, mengungkapkan target PAD 2026 dipatok cukup ambisius: Rp1,58 triliun. Angka tersebut naik signifikan jika dibandingkan target tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp1,3 triliun.
“Pemerintah menargetkan kenaikan sekitar Rp200 miliar setiap tahun dalam rangka mempercepat kemandirian fiskal,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Namun tantangan muncul ketika pemerintah pusat melakukan rasionalisasi anggaran. TKD yang selama ini menjadi salah satu sumber belanja terbesar ikut terkoreksi dan berimbas langsung pada struktur pendapatan daerah.
Dalam Raperda APBD 2026, pendapatan daerah awalnya diproyeksikan Rp3,83 triliun. Tetapi setelah penyesuaian, angka itu harus direvisi turun menjadi Rp2,95 triliun. Meski alokasi pusat tergerus, Balikpapan tetap mempertahankan target PAD tetap pada Rp1,58 triliun—sebagai bentuk komitmen menjaga pembangunan tetap berjalan.
Kontribusi terbesar PAD diproyeksikan datang dari pajak daerah yang ditargetkan Rp1,33 triliun. Retribusi daerah menyusul dengan Rp171,83 miliar. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp24 miliar serta lain-lain PAD sah Rp52,16 miliar.
Struktur ini menunjukkan betapa krusialnya peran sektor pajak dan retribusi dalam menopang pembangunan Balikpapan.
Namun Idham mengingatkan, angka tersebut belum final. “Realisasi tahun berjalan harus terus dipantau. Ekonomi kota sangat dinamis,” katanya. Berbagai evaluasi dilakukan—mulai dari capaian pajak 2025, efektivitas insentif fiskal, hingga upaya menutup potensi kebocoran penerimaan.
Pemkot juga mencermati dinamika ekonomi daerah: geliat sektor usaha, perkembangan properti, industri pendukung IKN, hingga daya beli masyarakat. Jika momentum ekonomi melambat, ketahanan PAD bisa ikut tertekan.
Meski bayang-bayang pengetatan fiskal membayangi, pemerintah tetap optimistis. Melalui strategi intensifikasi penerimaan, digitalisasi pendataan, serta peningkatan pelayanan pajak yang lebih responsif, Balikpapan menargetkan tetap berdiri tegak sebagai kota yang mandiri dalam membiayai kebutuhannya.
Kontribusi masyarakat dan dunia usaha diharapkan menjadi motor penggerak utama. Sebab tanpa kemandirian fiskal yang kuat, pembangunan tidak akan berjalan secepat yang diharapkan.(KaltimHub)