KALTIM HUB, BALIKPAPAN — Upaya mendorong digitalisasi layanan publik terus diperkuat melalui kolaborasi lintas wilayah. Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), menerima kunjungan kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, pada 8–9 Juli 2025.
Agenda ini menjadi ajang capacity building sekaligus pertukaran strategi digitalisasi antara wilayah kerja eks Keresidenan Banyumas dan Balikpapan. Rombongan yang dipimpin Sadewo Tri Lastiono itu tidak hanya berdiskusi, tetapi juga meninjau langsung praktik penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di berbagai sektor vital layanan publik Balikpapan.
Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, memaparkan langkah strategis yang telah dijalankan dalam mendigitalisasi pembayaran retribusi dan layanan publik. “Kami tidak hanya menjalankan ETPD sebagai kewajiban, tapi menjadikannya solusi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).
Saat ini, pembayaran digital telah diterapkan di sejumlah titik, mulai dari objek wisata Pantai Manggar, sewa rusunawa, hingga retribusi pasar tradisional seperti Pasar Inpres. Menurut Idham, digitalisasi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan yang harus dijawab pemerintah daerah di era modern.
“Kami mendorong kolaborasi aktif dengan perbankan, penyedia teknologi, dan masyarakat. Sosialisasi juga menjadi faktor kunci agar manfaat digitalisasi benar-benar bisa dirasakan di lapangan,” jelasnya.
Rombongan TP2DD Purwokerto turut meninjau langsung implementasi ETPD, mulai dari transaksi non-tunai di destinasi wisata hingga sistem pembayaran digital di pasar. Mereka melihat langsung bagaimana layanan publik bisa lebih cepat sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Idham menegaskan bahwa TP2DD Balikpapan dan Purwokerto sepakat memperkuat sinergi jangka panjang. “Digitalisasi pelayanan publik bukan proyek jangka pendek, tapi bagian dari budaya kerja pemerintah daerah. Karena itu, komunikasi dan kerja sama harus berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan ini membuktikan bahwa kerja sama antarwilayah mampu mempercepat adopsi digitalisasi sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan transformasi ini, Balikpapan menargetkan pelayanan publik yang lebih modern, responsif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(Kaltim Hub)