KALTIMHUB, Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan partai politik. Dalam waktu dekat, Kesbangpol akan membuka layanan konsultasi teknis pelaporan bagi seluruh partai politik penerima bantuan keuangan.
Langkah ini bertujuan membantu partai politik menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai ketentuan dan standar audit yang berlaku.
Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyalur dana hibah, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi partai politik dalam membangun tata kelola keuangan yang baik.
“Kami tidak ingin hanya menyalurkan dana. Tujuan utama dari bantuan ini adalah memperkuat peran partai politik dalam mendidik masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,” ujar Sutadi, Selasa (15/7/2025).
Menurut Sutadi, Kesbangpol akan membuka sesi konsultasi dan pendampingan teknis secara berkala. Melalui mekanisme ini, partai politik dapat berkonsultasi langsung dengan tim teknis terkait penyusunan laporan, bukti pengeluaran yang sah, hingga prosedur pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau ada partai yang masih kesulitan, kami siap dampingi sampai tuntas. Jangan sampai karena kendala teknis, pelaporan mereka terlambat dan berdampak pada pencairan dana di periode berikutnya,” jelasnya.
Sutadi menambahkan, tantangan terbesar dalam pelaporan bantuan keuangan parpol masih terletak pada pemahaman administratif dan teknis. Sejumlah partai, terutama yang relatif baru, masih memerlukan pendampingan untuk menyesuaikan format pelaporan dengan standar akuntabilitas pemerintah.
“Sesi konsultasi ini penting karena kami akan hadirkan tim teknis yang bisa memberikan bimbingan langsung, bukan hanya teori. Harapannya, dana bantuan dari pemerintah bisa benar-benar digunakan sesuai aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sutadi mendorong seluruh partai politik di Balikpapan untuk aktif mengikuti sesi konsultasi tersebut. Ia menilai, peningkatan kualitas pelaporan tidak hanya berpengaruh pada kelancaran administrasi, tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik. “Keuangan partai menyangkut kepercayaan publik. Kalau partai bisa menunjukkan laporan yang rapi dan transparan, masyarakat pun akan lebih yakin dengan komitmen politik mereka,” tegasnya.
Kesbangpol berharap, melalui inisiatif ini, seluruh partai politik penerima bantuan dapat memanfaatkan dana secara maksimal, akuntabel, dan tepat sasaran, khususnya untuk kegiatan pendidikan politik dan penguatan demokrasi di tingkat lokal. “Kami ingin partai politik di Balikpapan menjadi contoh tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Sutadi. (KHub)