KALTIM HUB, BALIKPAPAN — Komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik kian nyata. Melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), pemerintah terus memperkuat langkah menuju sistem transaksi pajak yang modern, transparan, dan efisien.
Langkah ini menjadi bagian dari dukungan BPPDRD terhadap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), khususnya di bawah koordinasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah pesatnya penggunaan teknologi oleh masyarakat.
“Kami tidak hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga berperan aktif mempercepat digitalisasi di lingkup pemerintah daerah. Kami ingin memastikan Balikpapan menjadi salah satu kota dengan tingkat elektronifikasi transaksi yang tinggi,” ujarnya, Senin (21/7/2025).
Idham menjelaskan, keterlibatan BPPDRD dalam TP2DD menjadi bagian penting dari persiapan pengisian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I 2025, yang menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil menerapkan transaksi non-tunai dan layanan digital.
“Kami terus mendorong pemanfaatan kanal digital untuk seluruh pembayaran pajak dan retribusi. Termasuk melalui aplikasi Kontengan dan kolaborasi bersama perbankan. Ini bentuk nyata dari inovasi yang sedang kami jalankan,” jelasnya.
Menurut Idham, IETPD tidak hanya menjadi indikator teknis, tetapi juga alat evaluasi penting untuk mengukur keberhasilan transformasi layanan publik. Selama ini, BPPDRD telah mengimplementasikan berbagai sistem digital, mulai dari informasi dan pembayaran pajak daring, notifikasi berbasis pesan instan, hingga mobil pajak kelilingyang terintegrasi dengan sistem online.
“Digitalisasi bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal akuntabilitas. Sistem yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah,” tambahnya.
Di sisi lain, Bank Indonesia terus memberikan dukungan teknis bagi pemerintah daerah melalui pelatihan, asistensi survei, dan penguatan pemahaman ekosistem pembayaran digital. Sinergi ini, kata Idham, menjadi faktor kunci dalam mempercepat transformasi digital di Balikpapan.
“Kami terus bersinergi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, seluruh proses pembayaran pajak ke depan bisa berlangsung secara real time, transparan, dan tanpa hambatan,” ujarnya.
Idham menegaskan, digitalisasi transaksi pajak bukan sekadar inovasi layanan, tetapi strategi penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran dapat diminimalisir, efisiensi meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin kuat.
“Digitalisasi bukan hanya memudahkan masyarakat, tapi juga memperkuat fondasi keuangan daerah. Dari sinilah kepercayaan tumbuh, dan pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” pungkasnya.(Kaltim Hub)
