KALTIM HUB, BALIKPAPAN —Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong penguatan pendapatan daerah sebagai salah satu fondasi utama percepatan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang menjadi sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pajak merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam memajukan kota. Kami sangat berharap dukungan penuh dari seluruh warga dan pelaku usaha karena partisipasi aktif mereka turut menentukan kecepatan pembangunan daerah,” ujar Idham, belum lama ini.
Menurutnya, setiap penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga sektor pendidikan yang seluruhnya membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
Idham menegaskan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Ini adalah siklus manfaat yang dirasakan bersama. Karena itu, selain menghadirkan inovasi layanan, kami juga membutuhkan dukungan masyarakat agar sistem ini berjalan optimal,” katanya.
Untuk meningkatkan kemudahan layanan, BPPDRD Balikpapan terus mengembangkan sistem pembayaran dan pelaporan berbasis digital. Melalui platform tersebut, wajib pajak dapat mengakses layanan secara lebih cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Digitalisasi layanan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Selain mempermudah proses pembayaran, pemerintah daerah berkomitmen menjaga transparansi penggunaan anggaran agar masyarakat dapat melihat secara nyata manfaat dari pajak yang telah dibayarkan.
Menurut Idham, kepercayaan publik menjadi modal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih baik sekaligus memastikan setiap penerimaan daerah dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Ia optimistis kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat kemandirian daerah serta mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong dalam pembangunan. Melalui kepatuhan membayar pajak, setiap warga memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan fasilitas umum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Balikpapan,” pungkasnya.
Melalui penguatan sinergi dan peningkatan kesadaran wajib pajak, Pemerintah Kota Balikpapan berharap dapat menjaga stabilitas pendapatan daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor.(KHub)