BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mulai mempersiapkan pelaku usaha jasa boga menghadapi perubahan kebijakan perpajakan. Melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), sosialisasi intensif dilakukan langsung ke sejumlah usaha katering guna memastikan pelaku usaha memahami mekanisme baru yang akan diterapkan.
Tidak hanya mengundang pelaku usaha ke kantor pemerintahan, petugas BPPDRD justru turun langsung ke lokasi usaha. Mereka mendatangi dapur produksi, pusat pengolahan makanan, hingga tempat operasional katering untuk memberikan penjelasan secara langsung mengenai perubahan skema pajak jasa boga yang kini memiliki klasifikasi tersendiri.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan pendekatan langsung dipilih agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara utuh oleh para pelaku usaha. Menurutnya, perubahan regulasi sering kali menimbulkan beragam pertanyaan di lapangan sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intensif. “Kami ingin memastikan para pelaku usaha memahami aturan yang berlaku. Karena itu petugas kami turun langsung memberikan edukasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami,” kata Idham.
Ia menjelaskan, pengelompokan usaha jasa boga dalam kategori tersendiri justru memberikan kejelasan bagi pelaku usaha. Selama ini sektor katering sering disamakan dengan usaha restoran, padahal karakteristik bisnis, pola transaksi, dan model pelayanannya berbeda.
Dengan adanya klasifikasi yang lebih spesifik, pemerintah berharap proses administrasi perpajakan menjadi lebih tertata sekaligus memberikan kepastian bagi para pengusaha dalam menjalankan usahanya.
Selain memberikan pemahaman mengenai regulasi, BPPDRD juga memperkenalkan sistem pelaporan pajak berbasis digital yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat melakukan pelaporan secara mandiri tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
Menurut Idham, digitalisasi layanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong efisiensi administrasi perpajakan. “Melalui sistem digital, proses pelaporan menjadi lebih praktis, cepat, dan transparan. Kami ingin para pelaku usaha dapat fokus mengembangkan bisnis tanpa terbebani proses administrasi yang rumit,” ujarnya.
Pemerintah Kota Balikpapan juga memastikan masa transisi kebijakan akan dilakukan secara bertahap. Pendampingan dan konsultasi tetap diberikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pelaporan maupun kewajiban perpajakan mereka.
BPPDRD optimistis langkah jemput bola tersebut akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di sektor jasa boga. Selain mendukung iklim usaha yang sehat, kontribusi pajak dari sektor ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. “Kami ingin membangun hubungan yang baik dengan para pelaku usaha. Pemerintah hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra yang siap mendampingi agar dunia usaha dapat berkembang sekaligus memenuhi kewajibannya dengan nyaman,” tutup Idham.
Melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan, pemerintah berharap perubahan aturan pajak jasa boga dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Dengan demikian, sektor katering di Balikpapan dapat terus tumbuh sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. (KHub)