KALTIM HUB, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kolaborasi seluruh elemen dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), pemerintah terus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Dana yang terkumpul dari sektor pajak dan retribusi menjadi penopang berbagai program strategis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, dukungan masyarakat dan pelaku usaha melalui kepatuhan membayar pajak menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah.
“Pajak bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mendukung kemajuan kota. Kami berharap seluruh wajib pajak dapat terus berkontribusi karena pembangunan membutuhkan dukungan dari semua pihak,” ujarnya, Rabu (22/4).
Idham menjelaskan setiap penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan. Mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya yang menjadi kebutuhan warga.
Karena itu, pemerintah terus berupaya menghadirkan sistem pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas pemanfaatan layanan digital guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak.
Menurutnya, transformasi digital menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan daerah. Dengan sistem yang lebih modern, masyarakat dapat mengakses layanan perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
“Pemerintah terus melakukan inovasi agar pelayanan semakin mudah dijangkau. Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan sekaligus melihat bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan kota,” katanya.
Selain meningkatkan layanan, BPPDRD juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Pendekatan persuasif dinilai menjadi cara efektif untuk membangun kesadaran bersama mengenai tanggung jawab sebagai warga negara.
Idham optimistis semangat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan semakin memperkuat kemandirian fiskal Kota Balikpapan. Dengan dukungan seluruh pihak, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dalam pembangunan. Setiap kontribusi yang diberikan melalui pajak akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Balikpapan yang maju, nyaman, dan sejahtera bagi semua,” tutupnya. (KHub)