KALTIM HUB, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang kini diperkuat adalah optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen pembayaran dalam pelaksanaan belanja daerah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan Capacity Building yang melibatkan bendahara serta pengelola keuangan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah terhadap mekanisme penggunaan KKPD sekaligus mempercepat implementasinya dalam transaksi pemerintahan sehari-hari.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan digitalisasi sistem pembayaran merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola keuangan yang lebih modern dan terukur.
Menurutnya, penggunaan KKPD tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses transaksi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Seluruh transaksi yang menggunakan KKPD tercatat secara elektronik sehingga proses monitoring menjadi lebih mudah. Sistem ini membantu pemerintah memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya, Rabu (8/4).
Ia menjelaskan, penerapan KKPD menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap transaksi tunai yang selama ini memiliki sejumlah risiko, baik dari sisi keamanan maupun administrasi. Dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital, setiap transaksi dapat direkam secara otomatis dan tersimpan dalam sistem perbankan.
Selain meningkatkan transparansi, penggunaan KKPD juga dinilai mampu mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pemerintah. Jika sebelumnya sejumlah transaksi memerlukan tahapan administrasi yang cukup panjang, kini pembayaran dapat dilakukan secara lebih cepat melalui jaringan perbankan yang telah terintegrasi.
“Efisiensi menjadi salah satu manfaat utama yang ingin dicapai. Proses pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dapat berlangsung lebih cepat sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah,” katanya.
KKPD juga memberikan fleksibilitas bagi perangkat daerah dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa melalui berbagai kanal pembayaran yang tersedia, termasuk mesin Electronic Data Capture (EDC) dan platform digital yang telah bekerja sama dengan lembaga perbankan.
Di sisi lain, sistem pembayaran elektronik ini turut mendukung upaya pemerintah dalam memperluas penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan program nasional elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang terus didorong oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia.
Idham menambahkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi KKPD. Oleh karena itu, melalui kegiatan Capacity Building, para bendahara dan pengelola keuangan dibekali pemahaman mengenai prosedur penggunaan kartu, tata kelola administrasi, hingga langkah mitigasi risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, kesiapan aparatur menjadi kunci agar proses transformasi digital berjalan efektif dan tidak menimbulkan hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kota Balikpapan optimistis optimalisasi penggunaan KKPD akan semakin memperkuat sistem pengawasan anggaran sekaligus mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui digitalisasi tersebut, setiap pengeluaran pemerintah dapat dipantau secara lebih akurat sehingga manfaat penggunaan anggaran daerah dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. (KHub)