BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan transformasi digital di sektor layanan publik. Tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, program digitalisasi kini memasuki fase penguatan infrastruktur sekaligus evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi di lapangan.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, Idham Mustari, menyampaikan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sistem pendukung serta konsistensi pengawasan terhadap penggunaan layanan digital oleh masyarakat.
Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada perluasan penggunaan teknologi, tetapi juga memastikan seluruh sistem yang dibangun dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui evaluasi rutin berbasis data lapangan yang menjadi acuan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk melihat sejauh mana masyarakat memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan. Dari situ kami bisa mengetahui kendala teknis maupun kebutuhan perbaikan secara cepat,” ujar Idham, Jumat (10/04).
Ia menjelaskan, penguatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung konsep kota cerdas atau smart city. Pemerintah Kota Balikpapan terus memperluas jangkauan jaringan internet serta meningkatkan kapasitas server layanan pajak dan retribusi agar mampu melayani transaksi masyarakat secara stabil dan aman.
Ketersediaan infrastruktur yang andal, lanjutnya, menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital. Dengan dukungan tersebut, aktivitas pembayaran pajak dan layanan publik lainnya diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.
Selain penguatan teknologi, TP2DD juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi aktif warga dalam menggunakan layanan digital dinilai menjadi indikator utama keberhasilan transformasi yang sedang dijalankan.
“Pemerintah menyediakan sistem dan fasilitasnya, sementara masyarakat menjadi pengguna utama yang menentukan efektivitasnya. Kolaborasi ini harus berjalan seimbang agar tujuan digitalisasi dapat tercapai,” kata Idham.
Ia menambahkan, integrasi teknologi di berbagai sektor pemerintahan akan berdampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi birokrasi. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih transparan, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Untuk menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga membuka ruang komunikasi dua arah dengan warga. Setiap masukan dan laporan kendala dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai bagian dari perbaikan sistem yang terus berjalan.
“Setiap aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi kami. Respons cepat terhadap kendala di lapangan adalah prioritas agar layanan digital ini benar-benar memberikan manfaat nyata,” pungkasnya. (KHub)