KALTIM HUB, BALIKPAPAN – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan mencermati adanya perbedaan pertumbuhan pada sejumlah sektor penyumbang pendapatan daerah sepanjang awal tahun 2026. Kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi menyebabkan tidak seluruh jenis pajak daerah mampu mencatatkan peningkatan penerimaan secara merata.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan dinamika ekonomi yang terjadi saat ini memberikan dampak berbeda terhadap setiap sektor usaha. Beberapa bidang usaha masih mampu bertahan dan tumbuh positif, sementara sektor lainnya menghadapi perlambatan akibat menurunnya aktivitas transaksi dan perubahan pola belanja masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian penerimaan pajak daerah. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan perkembangan ekonomi dapat terdeteksi sejak dini. “Kami melihat pertumbuhan penerimaan belum merata di semua jenis pajak daerah. Situasi ekonomi yang dinamis sangat berpengaruh terhadap aktivitas usaha dan pada akhirnya berdampak pada penerimaan daerah,” ujar Idham, Senin (13/4).
Ia menjelaskan, sektor usaha yang bergantung pada pengeluaran non-prioritas masyarakat atau belanja diskresioner menjadi kelompok yang paling merasakan tekanan. Ketika daya beli masyarakat melemah atau cenderung lebih selektif dalam berbelanja, aktivitas usaha di sektor tersebut ikut mengalami perlambatan.
Selain itu, meningkatnya biaya operasional yang harus ditanggung pelaku usaha juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan bisnis dalam menghasilkan keuntungan dan berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.
Meski demikian, BPPDRD memastikan tetap melakukan pengawasan dan pemetaan potensi pendapatan secara intensif. Berbagai data lapangan terus dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar penyusunan strategi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi. “Beberapa jenis pajak memang terdampak langsung oleh kondisi ekonomi dan perputaran usaha. Karena itu, kami harus terus memantau pergerakan sektor-sektor tersebut agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran,” katanya.
Untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah, BPPDRD juga memperkuat komunikasi dengan para pelaku usaha. Petugas di lapangan secara aktif melakukan pendampingan dan konsultasi guna memahami berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak.
Pendekatan tersebut dilakukan agar kewajiban perpajakan tetap dapat dijalankan tanpa mengganggu keberlangsungan usaha. Pemerintah juga membuka ruang konsultasi bagi wajib pajak yang membutuhkan penjelasan maupun solusi administratif terkait kewajiban mereka.
Idham menegaskan bahwa strategi jemput bola tetap menjadi salah satu instrumen utama yang diterapkan BPPDRD dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Melalui pemantauan langsung dan komunikasi yang intensif, pemerintah berharap seluruh potensi pajak dapat dikelola secara maksimal di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. “Kami terus memonitor perkembangan di lapangan dan melakukan evaluasi secara berkala. Dengan langkah itu, kami berharap penerimaan daerah tetap terjaga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi yang sedang berjalan,” pungkasnya. (KHub)