KALTIM HUB, BALIKPAPAN — Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan mempercepat distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke seluruh wilayah kota guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pertengahan 2026.
Distribusi SPPT kini menjadi fokus utama pemerintah daerah karena sektor PBB dinilai sebagai salah satu penopang penting penerimaan pajak daerah.
Petugas di lapangan terus bergerak melakukan validasi dan penyaluran dokumen hingga tingkat rukun tetangga (RT) agar seluruh wajib pajak dapat segera menerima tagihan mereka.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan pihaknya memantau langsung proses distribusi mulai dari tingkat dinas hingga lingkungan masyarakat. Menurutnya, percepatan distribusi menjadi langkah strategis untuk mendorong realisasi PAD dalam waktu dekat.
“Kami masih menunggu peningkatan penerimaan dari sektor PBB. Saat ini proses distribusi SPPT PBB masih berlangsung di tingkat RT dan masyarakat luas,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Idham menjelaskan keterlibatan perangkat kewilayahan menjadi faktor penting untuk memastikan SPPT diterima tepat sasaran. BPPDRD menggandeng kelurahan hingga pengurus RT guna mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus meminimalkan kendala distribusi di lapangan.
Ia optimistis penerimaan pajak daerah akan meningkat signifikan setelah seluruh SPPT tersalurkan dan masyarakat mulai melakukan pembayaran. Tingkat kepatuhan warga Balikpapan dalam membayar PBB selama ini dinilai cukup baik dan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami memperkirakan realisasi PAD akan meningkat secara signifikan setelah distribusi SPPT selesai dan masyarakat mulai melakukan pembayaran,” jelasnya.
Selain distribusi fisik, BPPDRD juga terus mendorong pemanfaatan kanal pembayaran digital untuk mempermudah masyarakat melunasi kewajiban pajaknya.
Warga kini dapat membayar PBB melalui aplikasi perbankan maupun gerai ritel modern tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Menurut Idham, kemudahan akses pembayaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mempercepat realisasi penerimaan daerah.
“Petugas kami terus bergerak memastikan setiap lembar SPPT mendarat di alamat yang benar. Kami ingin masyarakat segera menerima informasi kewajiban mereka agar proses pembangunan tidak terhambat,” pungkasnya.(KHub)