KALTIM HUB, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui peluncuran aplikasi “Sapa Warga”. Aplikasi ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memangkas birokrasi sekaligus memperkuat ekosistem transaksi nontunai di Kota Beriman.
Peluncuran aplikasi tersebut dilakukan dalam forum High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Melalui aplikasi itu, berbagai layanan publik dan pembayaran retribusi kini dapat diakses langsung melalui telepon pintar masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan digitalisasi pelayanan kini menjadi kebutuhan utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi kecepatan pelayanan itu menjadi kunci utama. Kita bisa dapatkan feedback kepuasan masyarakat jika pelayanan sudah prima. Makanya kami ingin warga merasakan kemudahan luar biasa. Tidak ada lagi antrean panjang atau prosedur yang berbelit-belit,” ujarnya, Rabu (15/04).
Menurut Idham, aplikasi Sapa Warga mengintegrasikan berbagai layanan retribusi daerah dalam satu platform digital. Warga dapat memantau tagihan, melakukan pembayaran, hingga menerima bukti transaksi secara real-time tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
Selain memberikan kemudahan, sistem digital tersebut juga dinilai mampu menekan potensi pungutan liar karena meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan masyarakat.
Pemkot Balikpapan juga menggandeng sektor perbankan untuk memperkuat sistem pembayaran digital. Dukungan dari Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara menjadi bagian penting dalam membangun infrastruktur transaksi nontunai yang aman dan efisien.
“Kami melibatkan perbankan. Karena mereka juga mendukung ekosistem nontunai di Balikpapan. Digitalisasi daerah jelas mampu mempercepat perputaran ekonomi lokal. Tinggal pihak warga memanfaatkan kemudahan yang ada ini,” jelasnya.
Idham menilai peluncuran aplikasi Sapa Warga menjadi bagian dari upaya Balikpapan memperkuat posisi sebagai kota pintar di Kalimantan Timur.
Pemerintah optimistis indeks digitalisasi daerah akan meningkat seiring bertambahnya layanan berbasis teknologi yang digunakan masyarakat.
Ke depan, aplikasi tersebut akan terus dikembangkan dengan penambahan berbagai fitur baru sesuai kebutuhan warga. Pemerintah juga menyiapkan sosialisasi masif agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal.
“Nanti kami pasti ada sosialisasi ke warga terkait aplikasi. Ini sangat perlu agar tidak ada yang merasa lama antri bayar pajak daerah. Karena semua tinggal klik di HP masing-masing saja,” tambahnya.(KHub)