KALTIM HUB, BALIKPAPAN —Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) bersiap memberikan edukasi khusus kepada pelaku usaha perhotelan guna menyamakan pemahaman terkait regulasi perpajakan terbaru yang berlaku di daerah.
Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya perbedaan interpretasi di kalangan pengelola hotel mengenai klasifikasi dan mekanisme pelaporan sejumlah objek pajak yang berada dalam satu kawasan usaha perhotelan.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan perubahan regulasi perpajakan daerah telah membawa sejumlah penyesuaian dalam pengelolaan administrasi pajak. Kondisi itu membuat sebagian pelaku usaha membutuhkan pemahaman lebih mendalam agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaporan.
“Kami siap mengedukasi seluruh pelaku usaha perhotelan mengenai ketentuan perpajakan terbaru. Kami melihat masih ada perbedaan pemahaman dalam satu usaha perhotelan terhadap beberapa jenis pajak,” ujar Idham, Sabtu (18/4).
Menurutnya, regulasi baru mengatur sejumlah objek pajak secara lebih spesifik. Dalam praktiknya, satu bangunan hotel tidak lagi hanya berkaitan dengan pajak jasa penginapan, tetapi juga dapat memiliki objek pajak lain yang memerlukan perlakuan administrasi berbeda.
Perubahan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan apabila pengelola usaha belum memahami secara menyeluruh ketentuan yang berlaku.
Karena itu, BPPDRD akan melakukan pendampingan dan sosialisasi secara bertahap kepada seluruh pelaku usaha perhotelan di Balikpapan.
“Kondisi ini terjadi seiring adanya perubahan regulasi yang mengatur jenis dan skema pajak secara spesifik. Kami ingin memastikan tidak ada lagi kerancuan dalam pelaporan pajak daerah ke depannya,” katanya.
Idham menjelaskan, sejumlah fasilitas yang terdapat di lingkungan hotel dapat masuk dalam kategori objek pajak yang berbeda dengan layanan penginapan utama. Pemahaman yang tepat terhadap klasifikasi tersebut menjadi penting agar pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, edukasi yang diberikan juga bertujuan menciptakan kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sehingga proses administrasi berjalan lebih efektif dan transparan.
BPPDRD telah menyiapkan tim teknis untuk memberikan penjelasan serta menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha hotel terkait penerapan aturan baru tersebut. Pemerintah daerah juga membuka ruang dialog agar setiap kendala yang muncul di lapangan dapat segera diselesaikan.
Menurut Idham, sektor perhotelan merupakan salah satu kontributor penting bagi penerimaan pajak daerah. Karena itu, kepastian regulasi dan kemudahan pemahaman bagi pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga optimalisasi pendapatan daerah.
“Mari kita bangun sinergi yang transparan. Kepatuhan pajak yang baik akan mempercepat pembangunan fasilitas publik yang pada akhirnya juga memberikan manfaat bagi dunia usaha,” pungkasnya.
Melalui program edukasi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berharap implementasi regulasi perpajakan terbaru dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perhotelan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.(KHub)